Oleh: Nurangsih S. Hasan
Keselamatan Nelayan, Kelancaran Pelayaran, dan Ekonomi Nasional Dipertaruhkan
Selat Sunda sedang menguji keseriusan Indonesia sebagai negara maritim. Erupsi Gunung Anak Krakatau bukan sekadar fenomena geologis, tetapi peringatan bahwa laut merupakan ruang hidup yang mempertemukan keselamatan manusia, aktivitas ekonomi, transportasi, hingga kepentingan nasional.
Di kawasan ini, kapal penyeberangan, kapal barang, kapal nelayan, pelabuhan, industri, perdagangan, dan pariwisata bergerak dalam satu ekosistem. Ketika aktivitas vulkanik meningkat, yang terancam bukan hanya keselamatan pelayaran, tetapi juga pendapatan nelayan dan kelancaran rantai pasok.
Karena itu, pertanyaan kita tidak boleh berhenti pada: apakah kapal masih bisa berlayar?
Pertanyaan yang lebih penting adalah: bagaimana memastikan manusia tetap selamat, nelayan tetap terlindungi, pelayaran tetap aman, dan ekonomi tetap bergerak?
Nelayan: Selamat, Tapi Bagaimana Hidup?
Imbauan agar nelayan tidak memasuki zona berbahaya di sekitar Anak Krakatau tentu harus dipatuhi. Keselamatan manusia tidak boleh ditawar.
Namun, kebijakan tidak boleh berhenti pada larangan melaut.
Nelayan hidup dari laut. Ketika mereka tidak melaut, pendapatan berhenti. Pedagang ikan kehilangan pasokan, pengumpul kehilangan komoditas, pasar ikut terdampak, bahkan rumah makan dan konsumen di daratan dapat merasakan efeknya.
Di sinilah kebijakan kebencanaan harus melihat persoalan secara lebih utuh. Perlindungan nelayan bukan sekadar persoalan sosial, melainkan bagian dari kebijakan ekonomi.
Negara tidak cukup hanya mengatakan, “jangan melaut karena berbahaya.” Negara juga harus menjawab: bagaimana keluarga nelayan bertahan ketika laut sementara tidak dapat menjadi sumber penghidupan?
Dukungan pendapatan sementara, kebutuhan dasar, perlindungan usaha, hingga akses terhadap informasi keselamatan harus menjadi bagian dari mitigasi.
Keselamatan Bukan Lawan Ekonomi
Hal yang sama berlaku bagi dunia pelayaran.
Selat Sunda merupakan salah satu jalur penting pergerakan orang dan barang. Menutup jalur secara total tanpa perhitungan risiko dapat mengganggu ekonomi. Namun memaksakan kapal berlayar dalam kondisi berbahaya juga bukan pilihan.
Prinsipnya sederhana: tidak ada target logistik yang lebih penting daripada nyawa penumpang dan awak kapal.
Karena itu, pilihan tidak seharusnya hanya “buka atau tutup”. Yang dibutuhkan adalah manajemen risiko berbasis data dan informasi secara real time.
Kondisi angin, gelombang, arus, jarak pandang, sebaran abu vulkanik, aktivitas gunung api dan peringatan kebencanaan harus menjadi dasar dalam menentukan apakah pelayaran aman dilakukan, dibatasi, dialihkan atau dihentikan sementara.
Dengan pendekatan seperti itu, keselamatan dan ekonomi tidak perlu dipertentangkan. Keselamatan justru menjadi fondasi agar ekonomi tetap berjalan.
Laut Terbuka, Tetapi Harus Aman
Pengelolaan Selat Sunda juga tidak dapat dilepaskan dari hukum laut internasional, termasuk United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
UNCLOS mengatur rezim lintas melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, sekaligus memberikan ruang bagi negara pantai untuk mengatur aspek keselamatan navigasi dan lalu lintas pelayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi Indonesia, prinsip tersebut penting. Konektivitas dan kebebasan navigasi harus berjalan beriringan dengan kewajiban negara menjaga keselamatan manusia dan lingkungan.
Dengan demikian, situasi erupsi Anak Krakatau tidak semestinya melahirkan kepanikan, tetapi mendorong penguatan sistem informasi, peringatan dini dan pengaturan pelayaran yang terukur.
Jangan Tunggu Selat Lumpuh
Kesalahan dalam melihat bencana adalah menganggap dampaknya hanya terjadi di lokasi kejadian.
Ekonomi bekerja seperti jaringan. Ketika satu simpul terganggu, simpul lain ikut merasakan dampaknya.
Pelayaran terganggu, distribusi barang ikut tersendat. Pelabuhan terganggu, rantai logistik ikut tertahan. Logistik tertahan, biaya distribusi meningkat. Pada akhirnya, masyarakat juga yang menanggung dampaknya.
Karena itu, Selat Sunda harus dipandang sebagai infrastruktur ekonomi strategis.
Ketahanan Selat Sunda berarti ketahanan konektivitas Jawa-Sumatra, ketahanan distribusi barang, ketahanan ekonomi masyarakat pesisir, sekaligus bagian dari ketahanan ekonomi nasional.
Indonesia tidak cukup hanya berbicara tentang ekonomi biru. Ekonomi biru harus memiliki fondasi keselamatan manusia dan keberlanjutan lingkungan.
Apa arti investasi maritim jika nelayan kecil menjadi pihak pertama yang kehilangan pendapatan ketika bencana datang? Apa arti konektivitas laut jika keselamatan awak kapal diabaikan?
Saatnya Membangun Sistem Permanen
Situasi Anak Krakatau harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem keselamatan Selat Sunda secara permanen.
Informasi vulkanologi, cuaca, kondisi laut, pelayaran dan kebencanaan harus terintegrasi dan dapat diakses secara cepat. Peringatan tidak boleh hanya berhenti di situs pemerintah atau ruang-ruang birokrasi. Informasi harus sampai kepada nelayan di dermaga dan masyarakat pesisir.
Radio komunikasi, pesan singkat, aplikasi maritim, sirene pelabuhan dan pusat informasi pesisir harus dioptimalkan.
Nelayan juga perlu diperkuat dengan pelatihan membaca cuaca, memahami zona bahaya, menggunakan perangkat komunikasi dan menjalankan prosedur evakuasi.
Pada saat yang sama, pemerintah harus menyiapkan skenario ekonomi ketika aktivitas laut terganggu, termasuk bantuan sementara bagi nelayan dan jalur alternatif logistik.
Yang paling penting, seluruh pihak harus bekerja dalam satu sistem. Pemerintah pusat dan daerah, BMKG, Badan Geologi, Basarnas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI/Polri, operator pelabuhan, perusahaan pelayaran dan masyarakat tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.
Selat Sunda Harus Tetap Hidup
Kita sering menyebut Indonesia sebagai negara maritim. Namun laut jangan hanya menjadi perhatian ketika bencana terjadi.
Laut adalah ruang hidup, ruang produksi dan ruang distribusi. Nelayan adalah pelaku ekonomi. Awak kapal adalah pelaku ekonomi. Pelabuhan adalah infrastruktur ekonomi. Dan Selat Sunda adalah salah satu ruang tempat seluruh aktivitas tersebut bertemu.
Karena itu, menyelamatkan Selat Sunda bukan berarti menghentikan seluruh aktivitas di dalamnya.
Menyelamatkan Selat Sunda berarti memastikan aktivitas manusia tetap berlangsung dengan tingkat keselamatan setinggi mungkin.
Pelayaran harus tetap berjalan ketika aman. Nelayan harus mendapatkan perlindungan ketika tidak dapat melaut. Informasi harus hadir sebelum risiko berubah menjadi bencana. Dan ekonomi harus memiliki daya tahan ketika jalur utama mengalami gangguan.
Anak Krakatau mengingatkan kita bahwa alam tidak pernah tunduk pada jadwal manusia.
Kapal punya jadwal. Pelabuhan punya jadwal. Nelayan punya kebutuhan. Perdagangan punya target. Tetapi alam memiliki dinamika sendiri.
Maka tugas negara bukan memaksa laut mengikuti jadwal manusia, melainkan memastikan manusia mampu beradaptasi dengan perubahan alam.
Selat Sunda jangan dibiarkan terhenti. Tetapi jangan pula dipaksa bergerak dengan mengorbankan keselamatan.
Sebab yang dipertaruhkan di Selat Sunda bukan sekadar perjalanan kapal, melainkan kehidupan nelayan, keselamatan manusia, kelancaran distribusi, dan denyut ekonomi nasional.
