Jakarta – Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Mahasiswa Pascasarjana Maluku Utara (PP FORMAPAS Malut), Riswan Sanun, menyayangkan sikap Wakil Ketua DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, saat menghadapi massa aksi yang menggelar demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Ternate, Rabu (30/9).
Aksi tersebut dilakukan massa yang tergabung dalam Front Dewan Perjuangan Rakyat Moti (DPRM). Mereka mendesak enam anggota DPRD Kota Ternate dari daerah pemilihan (Dapil) II Kota Ternate Selatan dan Moti memberikan klarifikasi serta meminta maaf kepada masyarakat Moti terkait pelaksanaan reses pertama tahun 2026.
Massa mempersoalkan lokasi reses yang disebut digelar di rumah pribadi Amin Subuh yang merupakan salah satu anggota DPRD dari Dapil II sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Ternate.
Dalam kegiatan tersebut, dua lurah di wilayah Moti dan enam anggota DPRD Kota Ternate disebut turut terlibat.
Menurut Riswan, berdasarkan video berdurasi sekitar 2 menit 12 detik yang beredar, Amin Subuh kemudian keluar menemui massa dan meminta mereka membubarkan diri. Situasi selanjutnya disebut memanas hingga terjadi kericuhan.
Riswan menilai tindakan tersebut tidak semestinya dilakukan oleh seorang anggota DPRD, terlebih Amin Subuh merupakan pimpinan DPRD Kota Ternate.
“Sebagai anggota DPRD dan wakil ketua DPRD Kota Ternate, seharusnya aspirasi masyarakat diterima dengan baik. Bukan justru menimbulkan kegaduhan di depan publik,” kata Riswan.
Ia juga meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Ternate menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai ketentuan dan kode etik DPRD.
Menurut Riswan, persoalan itu tidak hanya berkaitan dengan sikap Amin Subuh saat menghadapi massa aksi, tetapi juga perlu diklarifikasi terkait pelaksanaan reses yang dipersoalkan masyarakat Moti.
Ia mendesak BK DPRD Kota Ternate memeriksa enam anggota DPRD yang disebut terlibat dalam pelaksanaan reses tersebut untuk memastikan apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
“BK DPRD harus segera menindaklanjuti persoalan ini sesuai aturan dan kode etik. Klarifikasi juga diperlukan terkait pelaksanaan reses di rumah pribadi anggota DPRD,” ujarnya.
Selain itu, Riswan meminta Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman memberikan perhatian terhadap keterlibatan dua lurah di wilayah Moti dalam kegiatan reses tersebut.
Dua lurah yang dimaksud yakni Lurah Moti Tafaga dan Lurah Moti Kota.
Riswan menilai keterlibatan aparatur kelurahan dalam kegiatan tersebut perlu diperjelas agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Aksi massa DPRM tersebut diketahui mendapat pengamanan dari aparat kepolisian. (Tim/Red).
