Halmahera Selatan – Kemarahan masyarakat Pulau Obi terhadap aktivitas pertambangan Harita Group semakin memuncak. Warga menilai perusahaan tambang raksasa tersebut telah mengorbankan rakyat demi memperbesar kepentingan industri nikel di kawasan Obi Selatan.
Konflik sengketa lahan yang terjadi di Desa Soligi kini tidak lagi dipandang sebagai persoalan biasa. Bagi masyarakat, ini adalah bentuk perlawanan rakyat kecil terhadap kekuatan korporasi yang dianggap perlahan mengambil alih ruang hidup warga.
Aksi protes masyarakat di kawasan bandara perusahaan menjadi bukti bahwa rakyat mulai kehilangan kesabaran. Warga membentangkan spanduk dan menyuarakan tuntutan keras agar pemerintah pusat tidak tutup mata terhadap konflik yang terjadi.
Masyarakat menuding pembangunan fasilitas perusahaan berjalan di tengah persoalan hak tanah yang belum diselesaikan secara adil. Ironisnya, ketika warga mempertahankan lahannya sendiri, mereka justru harus berhadapan dengan tekanan dan kekuatan aparat keamanan di lapangan.
“Tanah rakyat jangan dirampas atas nama investasi,” teriak warga dalam aksi penolakan tersebut.
Publik kini mulai mempertanyakan keberanian negara dalam menghadapi perusahaan tambang besar. Pemerintah dinilai terlalu sibuk menjaga kepentingan investasi dan hilirisasi nikel, tetapi lambat hadir ketika rakyat kecil meminta keadilan.
Pulau Obi yang kaya sumber daya alam kini dianggap berubah menjadi wilayah konflik akibat masifnya ekspansi industri tambang. Warga merasa hanya menjadi penonton di tanah sendiri, sementara keuntungan besar terus mengalir ke perusahaan.
Desakan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut izin operasi Harita Group di Obi pun mulai menggema. Sejumlah tokoh masyarakat menilai perusahaan harus dievaluasi total apabila terbukti mengabaikan hak warga dan memicu konflik sosial berkepanjangan.
“Kalau investasi hadir untuk menyengsarakan rakyat, maka negara wajib menghentikannya,” tegas salah satu tokoh masyarakat Obi.
Masyarakat menilai negara tidak boleh kalah oleh kekuatan modal. Sebab ketika rakyat dipaksa diam demi kepentingan korporasi, maka keadilan telah kehilangan tempat di negeri sendiri.
Konflik di Obi kini menjadi alarm keras bahwa pembangunan tanpa keberpihakan kepada rakyat hanya akan melahirkan kemarahan sosial yang suatu saat bisa meledak lebih besar. GF
